Keuangan

Akad Kredit KPR BTN Syariah (Seri 3)

Di kesempatan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang KPR BTN Syariah, mulai dari syarat-syarat kpr, hingga mencakup biaya-biayanya (silakan baca artikel seri sebelumnya). Jika semuanya telah selesai, tibalah saatnya penandatanganan akad kredit di Bank. Intinya, akad kredit adalah penandatanganan perjanjian antara bank, nasabah, dan developer/penjual rumah dalam rangka penyelesaian pembiayaan / KPR. Kita resmi menjadi pemilik dari rumah tersebut, dengan status cicilan, tentu saja.

Apa yang dibutuhkan pada saat akad kredit KPR?

Jika Anda sudah berkeluarga, baik suami dan istri harus hadir dalam akad kredit. Selain itu, dibutuhkan materai nilai Rp 6000 yang banyak (sekitar 20 lembar). Sebelumnya, lemaskan jemari Anda karena diperlukan tanda tangan yang banyak pula. Selebihnya, siapkan mental saja, karena dengan selesainya akad kredit, maka resmi pula kita menjadi “penghutang”. Selamat tidak bisa tidur nyenyak. ūüėÄ

Pengertian Akad Murabahah dan Akad Wakalah (Wakil)

Akad kredit bank syariah secara umum terdiri dari dua akad yaitu murobahah dan wakalah (wakil). Akad murabahah, sederhananya adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah (kita), dalam hal pembelian rumah. Bank sepakat untuk menjual rumah dengan harga tertentu, dan kita sepakat untuk membelinya dengan harga yang disepakati. Di dalam akad kredit KPR juga terdapat rincian mengenai jumlah total pinjaman, harga rumah, alamat/lokasi, tanggal jatuh tempo, jangka waktu pembiayaan, cicilan per bulan, denda bila terjadi tunggakan, termasuk pasal-pasal mengenai pembayaran ekstra (akan terlihat pada gambar-gambar berikut).

Akad wakalah, pengertiannya adalah perjanjian antara bank dan nasabah, di mana nasabah memberi kuasa pada bank untuk membeli rumah dari developer/ penjual rumah. Maka dari itu akad ini disebut wakalah, atau “mewakilkan”.

akad-kredit-kpr-btn-syariah-0

Akad Murabahah

akad-kredit-kpr-btn-syariah-1

akad-kredit-kpr-btn-syariah-2

akad-kredit-kpr-btn-syariah-3

akad-kredit-kpr-btn-syariah-4

akad-kredit-kpr-btn-syariah-5

akad-kredit-kpr-btn-syariah-6

akad-kredit-kpr-btn-syariah-7

akad-kredit-kpr-btn-syariah-8

akad-kredit-kpr-btn-syariah-9

akad-kredit-kpr-btn-syariah-10

 

Semua pasal pada akad kredit akan dijelaskan oleh petugas bank, pasal per pasal. Jika ada hal yang kurang jelas, kita berhak untuk bertanya. Ini termasuk kasus di mana IMB atau sertifikat tanah masih belum pecah.

Mekanisme Pembayaran Cicilan

Untuk KPR BTN Syariah, kita diwajibkan untuk membuat sebuah rekening yang saldonya akan didebet otomatis jam 12 malam, sesuai dengan tanggal pembayaran tagihan (pada kasus di atas, tanggal 25 setiap bulannya). Tanggal pembayaran ini tidak bisa diubah, tidak seperti billing kartu kredit. Jadi, ketika sistem gagal mendebet otomatis rekening, maka terjadi gagal bayar dan kita akan otomatis terkena denda. Biasanya akan ditelpon oleh pihak bank.

Pembayaran Ekstra dan Pelunasan Dipercepat

Pembayaran ekstra adalah melakukan pembayaran sejumlah 5 (lima) kali cicilan per bulan dalam satu waktu. Gunanya adalah mengurangi sisa jumlah harga jual bank. Misal, dalam kasus di atas cicilan adalah Rp 1,82 juta per bulan. Bulan depan kita ingin melakukan pembayaran ekstra, dengan dana Rp 1,82 juta x 5 = Rp 9,1 juta. Maka potongannya adalah senilai dengan margin (keuntungan harga jual bank) dari angsuran bulan terakhir (ke-5). Oya, perlu diingat bahwa kebanyakan bank syariah menganut jenis perhitungan anuitas, artinya : dari total angsuran sebesar Rp 1,82 juta per bulan, dibagi menjadi porsi angsuran pokok + margin.

Total angsuran per bulan = angsuran pokok + margin

Contoh, di bulan pertama (cicilan ke-1), Rp 1,82 juta dibagi menjadi angsuran pokok Rp 953,579 + margin Rp 866,666. Seiring dengan waktu, porsi nilai angsuran pokok akan meninggi / naik dan porsi nilai margin akan menurun. Untuk kasus di atas, nilai angsuran pokok pada cicilan terakhir (cicilan ke bulan 60) adalah sebesar Rp 1,800,764 dan margin Rp 19,508. Ini membuat pembayaran ekstra yang dilakukan di awal masa cicilan lebih menguntungkan (margin lebih besar = potongan lebih besar).

Sedangkan pelunasan dipercepat adalah pembayaran sisa pokok / hutang sebelum masa jatuh tempo pembiayaan berakhir. Misal, di akhir tahun ke 3 (cicilan ke-36), kita ketiban rejeki nomplok dan ingin melunasi seluruh tagihan. Maka, kembali ke perhitungan anuitas di atas, agar bank tetap mendapatkan margin yang tinggi (bank tentu pintar-pintar), sisa hutang kita bukan flat, melainkan tergantung dari perhitungan sisa pokok.

Sisa pokok = total hutang – total angsuran pokok

Karena angsuran pokok per bulan selalu berbeda (ingat bahwa total angsuran = angsuran pokok + margin), maka sisa pokok di setiap bulan juga berbeda. Perhitungan seperti ini memastikan bank tetap mendapatkan margin yang cukup tinggi. Sebagai contoh, di akhir cicilan ke-36, sisa pokok = Rp 38,287,268. Sedangkan bila melakukan perlunasan dipercepat di akhir cicilan ke-48, maka sisa pokok = Rp 20,379,570. Mari bandingkan…

Total yang dibayarkan ke bank = bulan x total angsuran per bulan + sisa pokok

Akhir tahun ke-3 (cicilan 36) : 36 x Rp 1,820,245 + Rp 38,287,268 = Rp 103,816,088
Akhir tahun ke-4 (cicilan 48) : 48 x Rp 1,820,245 + Rp 20,379,570 = Rp 107,751,330 (lebih besar)

Demikian, semoga bermanfaat.

KPR BTN Syariah : Proses dan Biaya-biaya (Seri 2)

KPR BTN Syariah masih merupakan salah satu produk unggulan dari BTN Syariah, termasuk KPR Subsidi program FLPP dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Di tulisan sebelumnya, Syarat KPR BTN Syariah, dijelaskan mengenai tahapan sebelum memulai pengajuan pembiayaan KPR dari BTN Syariah. Tulisan ini merupakan pengalaman penulis sejak tahun 2013 silam. Walau sudah lama, semoga bisa menjadi informasi buat pembaca blog ini yang ingin mengajukan pinjaman KPR via BTN Syariah.

Memilih Rumah dan Developer / Pengembang

Untuk urusan memilih rumah adalah preferensi masing-masing. Dekat dengan stasiun? Banyak penghuni? Dekat dengan tempat ibadah, pusat perbelanjaan, area perkantoran, atau taman? Ada pula pertimbangan lain semisal, dekat dengan rumah orang tua, fasilitas publik, tempat kerja, air tanah bagus, tidak banjir, harga jual kembali tetap tinggi, dekat dengan exit tol, tempatnya tenang, dan lain sebagainya. Namun hal penting lain yang perlu diperhatikan terkait KPR adalah masalah legalitas (sertifikat tanah) dan apakah developer sudah bekerjasama dengan bank. Kita bisa saja menggunakan bank lain (dengan alasan tertentu, semisal margin dan benefit yang lebih menguntungkan) namun resikonya adalah peluang aplikasi KPR kita bisa ditolak.

Pada kasus penulis, kondisi sertifikat belum dipecah (masih dalam proses di BPN), sehingga memang pilihan satu-satunya adalah menggunakan bank yang sudah bekerjasama dengan developer. Jika menggunakan bank lain, akan terkendala masalah copy sertifikat (yang belum ada).

Minimum Down Payment / Uang Muka KPR BTN Syariah

Komponen biaya terbesar dari pembelian rumah dengan KPR adalah uang muka. Menurut aturan Bank Indonesia, nilai minimal uang muka saat ini adalah 20 persen dari harga rumah untuk kategori bukan rumah mewah. Rumah dikatakan “mewah” bila memiliki luas bangunan di atas atau sama dengan 70 meter persegi. Untuk kategori rumah tersebut, uang mukanya menjadi 30% dari harga. Untuk KPR kedua, DP minimal menjadi 30 persen. Untuk KPR ketiga, dan seterusnya (bila pernah mengambil KPR), DP minimal menjadi 50 persen dari harga rumah.

Bila Kekurangan Uang Muka?

Uang muka sebenarnya adalah cerminan kemampuan seseorang membeli dengan cara mencicil. Jika uang muka saja tidak cukup, sebenarnya yang perlu kita evaluasi adalah apakah benar kita sanggup membayar cicilannya? Sebenarnya ada cara tipu-tipu antara penjual dan pembeli, misalnya dengan cara menaikkan harga rumah. Contoh, harga awal rumah adalah Rp 300 juta. DP seharusnya adalah 20% kali 300 juta = Rp 60 juta. Kemampuan pembeli hanya misalnya Rp 20 juta. Untuk menyiasatinya, harga rumah dimarkup menjadi Rp 350 juta. Sehingga DP menjadi Rp 70 juta. Mengapa jadi lebih tinggi? Namanya saja tipu-tipu. Tanda terima akan dibuat fiktif, seolah pembeli sudah DP Rp 70 juta. Karena pembeli dan penjual sudah sama-sama bersiasat mengelabui bank, maka dana dari bank akan turun Rp 280 juta (Rp 350 juta dikurang Rp 70 juta). Karena harga rumah aslinya adalah Rp 300 juta, maka kekurangannya hanya Rp 20 juta. Tepat sama dengan kemampuan pembeli.

Cara di atas tentu banyak kelemahan, misalnya pihak bank akan menilai apakah benar rumah tersebut bernilai Rp 350 juta? Jika tidak semahal itu, ada kemungkinan proses pengajuan KPR tidak akan disetujui. Tentu cara di atas tidak penulis rekomendasikan. Semisal rumah adalah rumah baru, sebenarnya uang muka pun bisa dicicil sampai rumah benar-benar sudah bisa disurvey oleh pihak bank. Soal cicilan uang muka bisa dinegosiasikan dengan penjual rumah. Porsi uang muka yang disetorkan juga mampu meningkatkan peluang approval KPR kita, karena uang muka yang tinggi berarti nilai pinjaman yang rendah dan (dengan masa pinjam yang sama) cicilan yang rendah.

Cara Menghitung Nilai Cicilan Per Bulan KPR BTN Syariah

Seperti telah dibahas sedikit pada tulisan sebelumnya soal syarat KPR BTN Syariah, kita diwajibkan menyertakan slip bukti penghasilan untuk lebih meyakinkan pihak bank. Untuk menerka apakah aplikasi KPR kita disetujui atau tidak, bisa menggunakan formula : total cicilan per bulan <= 40% dari penghasilan per bulan (jika suami dan istri keduanya bekerja, maka penghasilan akan digabung). Contoh, gaji  Bapak Jono adalah sebesar Rp 20 juta per bulan. Istrinya, Ibu Jono, juga bekerja dengan penghasilan Rp 8 juta per bulan. Total penghasilan adalah Rp 28 juta per bulan, ingin mengambil KPR rumah dengan nilai Rp 1 milyar. DP yang disiapkan adalah sebesar Rp 300 juta (30% dari harga rumah). Nilai pinjaman = Rp 700 juta. Pak Jono menginginkan jangka waktu pembayaran selama 10 tahun, maka margin dari Bank BTN Syariah diasumsikan 9% p.a.

Total pinjaman = pokok + margin = Rp 700 juta + (Rp 700 juta x 9% x 10 tahun) = Rp 1.330.000.000

Cicilan per bulan = total pinjaman / jangka waktu dalam bulan = 1.330.000.000 / 120 bulan = Rp 11.083.333 per bulan

Memang, nilai cicilan per bulan Pak Jono masih lebih kecil dari 40% penghasilan gabungan suami dan istri (lebih tepatnya 39.5%). Tapi Pak Jono memiliki cicilan mobil yang masih berjalan senilai Rp 2,5 juta per bulan. Bisa kita katakan, peluang aplikasi KPR Pak Jono sebenarnya tidak terlalu besar. Biasanya Bank akan menyarankan untuk : a) mencari rumah yang nilainya lebih kecil; b) mengubah jangka waktu pembiayaan menjadi 15 tahun; atau c) mengubah uang muka menjadi lebih besar (agar nilai pinjaman menjadi lebih kecil).

Biaya-biaya KPR di Bank BTN Syariah

Biaya sebelum akad KPR berlangsung yang perlu dibayarkan ke pihak bank dapat dilihat dari screenshot berikut, dinamakan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP-3). Biaya ini timbul ketika proses KPR kita telah disetujui oleh pihak Bank BTN Syariah. Apa yang menentukan besaran biaya pra realisasi pada masing-masing komponen?

Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan KPR BTN Syariah

Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan

Biaya Administrasi

Nilainya sudah fix 1 (satu) persen dari total pinjaman/pembiayaan. Dalam kasus di atas = 0.01 * Rp 80 juta = Rp 800ribu.

Biaya Notaris / SKMHT

SKMHT atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah (sesuai namanya, “Surat Kuasa”)¬†akan menguasakan beban hak tanggungan¬†¬†dari pemilik tanah asli kepada pihak bank. Ini biasanya dikarenakan proses pengurusan tanah/balik nama/pecah sertifikat yang belum selesai di BPN. Sehingga, ketika proses selesai, pihak pemilik tanah/penjual rumah tidak perlu lagi menandatangani Akta Pembebanan¬†Hak Tanggungan (APHT), cukup antara bank dengan debitur¬†(nasabah KPR).

Biaya APHT / SHT

Jika SKMHT adalah “lampiran”-nya, maka Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalah master dokumennya.¬†Dokumen ini mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan (tanah+rumah). Sertifikat Hak Tanah atau SHT adalah dokumen yang diterbitkan oleh BPN, sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan.

Asuransi Kebakaran dan Asuransi Jiwa

Nilainya bergantung dari banyak hal, antara lain jangka waktu pembiayaan, plafon, dan usia nasabah KPR. Asuransi kebakaran menjamin hingga Rp 50 juta bila terjadi kebakaran, dan asuransi jiwa akan melunasi seluruh sisa hutang bila nasabah KPR meninggal dunia.

Appraisal

Biasanya akan ada survey dari bank, yang melihat kondisi fisik rumah, beserta luas tanah, dll, sehingga dari situ kelihatan apakah benar nilai rumah sesuai dengan harga jualnya? Bila total pinjaman lebih besar selisihnya daripada nilai intrinsik rumah, biasanya proses KPR akan tersendat. Sederhananya, semakin rendah kualitas rumah, maka seharusnya harga dan nilai pinjamannya akan semakin kecil. Ingat, bank tidak akan mau rugi. Biaya Appraisal ini saya pahami sebagai “uang lelah” saja untuk surveyor, oleh karena itu oleh developer / penjual rumah, “orang survey” ini akan diberi lebih dari yang seharusnya. Supaya apa? Ya supaya nanti orang survey bisa bilang, “Oh dari lokasi, kualitas bangunan, dll, rumah ini layak dihargai sesuai harga jual”

SSB BPHTB

Surat Setoran Bea Biaya Perolehan Hak Tanah Bangunan adalah pungutan atau pajak yang dikenakan pemerintah pada setiap transaksi properti, termasuk hibah, waris, dan sebagainya. Pada penjual dikenakan PPh, dan pada pembeli dikenakan BPHTB. Cara perhitungannya adalah dari nilai objek pajak, misal luas tanah = 70 meter persegi, luas bangunan = 36 meter persegi. Jika nilai jual objek pajak atas tanah = Rp 1 juta / m2, dan NJOP bangunan = Rp 1,5 juta / m2, maka kita bisa totalkan nilai NJOP = Rp 124 juta. Nilai ini akan dikurangi dengan NPOP TKP (NPOP Tidak Kena Pajak). Nilai NPOP TKP ini berbeda-beda antara daerah, kita misalkan saja di Tangerang NPOP TKP = Rp 60 juta. Maka yang kena pajak = Rp 124 juta ditambah 30 persen dikurang Rp 60 juta = Rp 101.200.000. Nilai ini dikali 5%, didapat Rp 5.060.000. Ribet? Selamat datang di Indonesa, Bung.

Biaya AJB (Akta Jual Beli)

Biaya untuk Akta Jual Beli ini murni dimakan notaris PPAT, sehingga nilainya lebih ke suka-suka mereka. Walau pada peraturan Menteri Agraria No 10 tahun 1961, biaya AJB harusnya berkisar 0.5% dari total transaksi, biaya AJB bisa mencapai 1% dari nilai transaksi.

Pemecahan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

SPPT ini berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, dan nilainya akan berubah dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya, kita bisa bertanya pada pengembang atau bank.

Trivia Soal KPR

Kalau mau hunting rumah-rumah hasil sitaan bank, biasanya karena kasus sertifikat bermasalah atau karena gagal bayar dan over kredit pun nggak ada yang mau ngambil. Biasanya harga rumah ini murah (ya namanya juga bermasalah), dan sering kali kita harus berhadapan dan ribut dengan pemilik sebelumnya.

Di tulisan berikutnya kita akan mempelajari pasal-pasal pada akad kredit KPR BTN Syariah.

Syarat KPR BTN Syariah (Seri 1)

Syarat KPR BTN Syariah mirip dengan pengajuan KPR di Bank Syariah lainnya. Prosesnya pun relatif panjang, mulai dari kelengkapan berkas, proses wawancara hingga survey lokasi rumah. Mari kita bahas satu per satu.

Tentang KPR BTN Platinum iB

Produk KPR di BTN Syariah pembiayaannya ada berbagai macam. Salah satunya adalah KPR BTN Platinum iB. KPR BTN Platinum iB adalah produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun, atau apartemen bagi nasabah perorangan dengan akad murabahah atau jual beli. Banyak sekali bank yang tidak lagi menalangi pembiayaan, dalam artian rumahnya belum berdiri tapi bank sudah bayar dulu ke developer. Ingat bahwa Bank bukan lembaga sosial dan harus ada untung. Jangan sampai bermunculan developer yang modal dengkul saja, membangun rumah dari uang nasabah dan uang bank.

syarat kpr btn syariah

Keuntungan KPR BTN iB

Seperti bank syariah lain, cicilan dari pengembalian pinjaman akan terus tetap nilainya hingga akhir jangka waktu pembiayaan. Kalau sebulan sudah dipatok 1 juta, berarti kita akan mengangsur senilai 1 juta per bulan hingga masa angsuran berakhir. Kata lainnya, cicilan akan terus flat. Masa angsuran juga panjang, berkisar antara 5 hingga 15 tahun. Selain itu, tidak ada penalti (sebagaimana penalti pada bank konvensional) jika nasabah ingin melakukan pelunasan dipercepat (muqashah).

Formulir Permohonan KPR BTN Syariah

Sebelumnya nasabah harus mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak bank BTN Syariah. Formulir ini tidak rumit, meliputi profil diri, detail pekerjaan, penghasilan per bulan, hingga kondisi rumah yang hendak dibeli (baru/second). Semua mesti diisi dengan lengkap dan jangan coba-coba untuk mengelabui pihak bank. Nanti akan ada wawancara singkat menjelang aplikasi kita disetujui

Fotocopy Identitas Diri

Bentuknya bisa berupa KTP, KK, atau akta nikah bagi yang telah berkeluarga.

Slip Gaji atau Keterangan Penghasilan

Slip gaji yang diminta adalah slip gaji bulan terakhir sebelum permohonan. Jangan pernah sekali-kali hendak menipu pihak bank dengan memberikan data palsu seputar penghasilan kita, karena orang bank itu semuanya pintar-pintar. Semua transaksi yang melibatkan lembaga keuangan, akan tercatat melalui BI checking (ini termasuk bila kita memiliki hutang kartu kredit).

Surat Keterangan Pegawai Tetap

Jika tidak ada, kita bisa minta dibuatkan oleh bagian HR. Contohnya kira-kira seperti ini.

surat pengangkatan karyawan tetap

Fotocopy Buku Tabungan

Transaksi dan informasi saldo untuk 3 bulan terakhir, tabungan tempat kita¬†memperoleh penghasilan utama. Buku tabungan seperti apa yang kira-kira mendukung proses pengajuan KPR? Misal, jika kita termasuk karyawan tetap, maka akan diperiksa transaksi setiap akhir bulan, apakah jumlahnya memang benar sama dengan slip gaji yang dilaporkan ke bank? Berapa jumlah saldonya? Ini guna menjawab pertanyaan “apakah nasabah bersangkutan bisa membayar tagihan / cicilan KPR dengan aman hingga jangka waktu 10/15 tahun”.

Wawancara setelah penyerahan Syarat KPR BTN Syariah

Kita biasanya akan dipanggil oleh pihak bank untuk menandatangani beberapa berkas, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan singkat dari petugas bank. Kalau kita join income (suami + istri) maka istri juga harus ikut hadir saat wawancara. Istri ada 4? Ya bawa semua :D. Secara garis besar, pertanyaan saat wawancara KPR kurang lebih sama dengan formulir yang kita sudah isi, meliputi :

  1. Penghasilan per bulan (bila ada penghasilan lainnya selain dari pekerjaan utama, sebutkan pula), dan rata-rata pengeluaran per bulan (kira-kira saja, jangan berlebihan).
  2. Cicilan/hutang di lembaga keuangan lain, seperti cicilan motor/mobil, atau tanah/properti.
  3. Jumlah kartu kredit yang dimiliki, dari bank mana saja, termasuk limit masing-masing kartu kredit dan apakah pernah ada tunggakan.
  4. Uang muka yang sudah diserahkan ke developer, berapa persen dari harga jual rumah, termasuk lokasi dan kondisi fisik rumah saat ini.
  5. Status pekerjaan saat ini. Bank ingin mengetahui apakah kita termasuk orang yang bakal susah bayar cicilan atau tidak.
  6. Jika termasuk single, biasanya ditanya apakah memiliki rencana menikah dalam waktu dekat. Mungkin pihak bank ingin mengetahui pengeluaran besar lain yang kita rencanakan dalam kurun waktu 6-12 bulan ke depan.

Tentang teknis dan detail biaya-biaya yang muncul saat akad kredit, insya Allah akan saya bahas dalam tulisan yang berbeda.

 

Keluar Dari Jerat Hutang

Tercatat beberapa pengusaha kelas dunia (ataupun kelas nasional) juga pernah punya kredit yang besar, namun pada akhirnya bisa keluar dari jerat hutang. Hutang sebenarnya adalah hal yang biasa dalam bisnis. Menunda pembayaran guna memanfaatkan dana untuk keperluan pengembangan usaha.

Namun tak jarang orang-orang ini juga mengalami kesulitan membayar hutang. Sebabnya macam-macam mulai dari kena musibah, usaha merugi, hingga pasar yang berubah tiba-tiba. Namun ada pula orang yang terjebak hutang hanya karena termakan gengsi. Lihat tetangga beli kulkas, pengen juga ganti kulkas. Lihat teman ganti gadget baru, pengen juga beli yang lebih parlente dan mahal. Sifat ingin merasa dipuji inilah yang mesti kita buang jauh-jauh. Makin nggak bener kalau kita kebanyakan hutang kartu kredit.

jerat hutang

 

Continue reading

Cara Menggadaikan Barang di Pegadaian

Sebetulnya cara menggadaikan barang di pegadaian boleh dibilang lebih mudah daripada yang selama ini kita duga. Berikut saya ceritakan pengalaman saya menggadaikan emas (barang yang paling umum digadaikan di pegadaian) di Pegadaian Negeri Slipi Petamburan.

Mengapa memilih Pegadaian?

Pegadaian adalah salah satu BUMN yang pernah mau masuk ke bursa saham. Pegadaian memang memiliki aset yang banyak, sehingga dulu Dahlan Iskan berencana membuat PT Pegadaian IPO. Ada banyak sekali barang “sekolahan” yang nggak ditebus sama pemiliknya. Karena nilai pinjaman selalu lebih rendah (atau minimal sama dengan) nilai taksiran barang, otomatis pegadaian jarang merugi.

Menurut saya, setidaknya ada 2 alasan utama mengapa orang lebih senang ke Pegadaian. Pertama, bunga yang ditawarkan Pegadaian lebih rendah daripada rentenir. Pegadaian juga lebih terpercaya karena merupakan perusahaan plat merah. Kedua, prosesnya relatif cepat untuk sekadar mengejar likuiditas. Hampir apa saja bisa digadaikan, termasuk pakaian dan blender. Uang sudah di tangan tak sampai hitungan jam. Bandingkan dengan pasang iklan di OLX atau KasKus.

Syarat-syarat menggadaikan barang

Anda hanya membutuhkan fotokopi KTP atau SIM, dan membawa langsung barang yang ingin digadaikan. Selebihnya tinggal isi formulir seperti gambar berikut ini.

formulir pegadaian

Nilai taksiran dan Nilai Pinjaman

Setelah antri, kita akan diberitahu nilai taksiran dan nilai pinjaman maksimal yang diperkenankan. Nilai taksiran adalah perkiraan harga barang yang digadai, sedangkan nilai pinjaman adalah jumlah kredit maksimal yang bisa dipinjamkan oleh Pegadaian. Normalnya, nilai pinjaman selalu lebih rendah dariada nilai taksiran. Saya mau pinjam full, alias sesuai maksimal nilai pinjaman, yaitu Rp 4,2 juta. Ada biaya administrasi sebesar Rp 25ribu yang harus kita bayar, jadi dipotong saja dari nilai pinjamannya.

Berikut surat bukti kredit dari pegadaian.

surat bukti kredit

Cara menebus barang di pegadaian

Bunga (disebut sebagai tarif sewa modal kalau di pegadaian) adalah sebesar 1.15% per 15 hari, sebulan berarti 2.3%. Dengan jangka waktu maksimal pengembalian selama 120 hari. Jangka waktu ini bisa diperpanjang, jadi kalau masih belum ada duit santai saja. Total saya mesti mengembalikan Rp 4,2 juta plus Rp 386.400 supaya barang yang digadai bisa “lulus dari sekolahan”.

Saat mengembalikan pinjaman, cukup bawa KTP, surat bukti kredit, dan nota transaksi penerimaan uang, seperti gambar berikut ini.

nota transaksi penerimaan uang