KPR BTN Syariah : Proses dan Biaya-biaya (Seri 2)

KPR BTN Syariah masih merupakan salah satu produk unggulan dari BTN Syariah, termasuk KPR Subsidi program FLPP dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Di tulisan sebelumnya, Syarat KPR BTN Syariah, dijelaskan mengenai tahapan sebelum memulai pengajuan pembiayaan KPR dari BTN Syariah. Tulisan ini merupakan pengalaman penulis sejak tahun 2013 silam. Walau sudah lama, semoga bisa menjadi informasi buat pembaca blog ini yang ingin mengajukan pinjaman KPR via BTN Syariah.

Memilih Rumah dan Developer / Pengembang

Untuk urusan memilih rumah adalah preferensi masing-masing. Dekat dengan stasiun? Banyak penghuni? Dekat dengan tempat ibadah, pusat perbelanjaan, area perkantoran, atau taman? Ada pula pertimbangan lain semisal, dekat dengan rumah orang tua, fasilitas publik, tempat kerja, air tanah bagus, tidak banjir, harga jual kembali tetap tinggi, dekat dengan exit tol, tempatnya tenang, dan lain sebagainya. Namun hal penting lain yang perlu diperhatikan terkait KPR adalah masalah legalitas (sertifikat tanah) dan apakah developer sudah bekerjasama dengan bank. Kita bisa saja menggunakan bank lain (dengan alasan tertentu, semisal margin dan benefit yang lebih menguntungkan) namun resikonya adalah peluang aplikasi KPR kita bisa ditolak.

Pada kasus penulis, kondisi sertifikat belum dipecah (masih dalam proses di BPN), sehingga memang pilihan satu-satunya adalah menggunakan bank yang sudah bekerjasama dengan developer. Jika menggunakan bank lain, akan terkendala masalah copy sertifikat (yang belum ada).

Minimum Down Payment / Uang Muka KPR BTN Syariah

Komponen biaya terbesar dari pembelian rumah dengan KPR adalah uang muka. Menurut aturan Bank Indonesia, nilai minimal uang muka saat ini adalah 20 persen dari harga rumah untuk kategori bukan rumah mewah. Rumah dikatakan “mewah” bila memiliki luas bangunan di atas atau sama dengan 70 meter persegi. Untuk kategori rumah tersebut, uang mukanya menjadi 30% dari harga. Untuk KPR kedua, DP minimal menjadi 30 persen. Untuk KPR ketiga, dan seterusnya (bila pernah mengambil KPR), DP minimal menjadi 50 persen dari harga rumah.

Bila Kekurangan Uang Muka?

Uang muka sebenarnya adalah cerminan kemampuan seseorang membeli dengan cara mencicil. Jika uang muka saja tidak cukup, sebenarnya yang perlu kita evaluasi adalah apakah benar kita sanggup membayar cicilannya? Sebenarnya ada cara tipu-tipu antara penjual dan pembeli, misalnya dengan cara menaikkan harga rumah. Contoh, harga awal rumah adalah Rp 300 juta. DP seharusnya adalah 20% kali 300 juta = Rp 60 juta. Kemampuan pembeli hanya misalnya Rp 20 juta. Untuk menyiasatinya, harga rumah dimarkup menjadi Rp 350 juta. Sehingga DP menjadi Rp 70 juta. Mengapa jadi lebih tinggi? Namanya saja tipu-tipu. Tanda terima akan dibuat fiktif, seolah pembeli sudah DP Rp 70 juta. Karena pembeli dan penjual sudah sama-sama bersiasat mengelabui bank, maka dana dari bank akan turun Rp 280 juta (Rp 350 juta dikurang Rp 70 juta). Karena harga rumah aslinya adalah Rp 300 juta, maka kekurangannya hanya Rp 20 juta. Tepat sama dengan kemampuan pembeli.

Cara di atas tentu banyak kelemahan, misalnya pihak bank akan menilai apakah benar rumah tersebut bernilai Rp 350 juta? Jika tidak semahal itu, ada kemungkinan proses pengajuan KPR tidak akan disetujui. Tentu cara di atas tidak penulis rekomendasikan. Semisal rumah adalah rumah baru, sebenarnya uang muka pun bisa dicicil sampai rumah benar-benar sudah bisa disurvey oleh pihak bank. Soal cicilan uang muka bisa dinegosiasikan dengan penjual rumah. Porsi uang muka yang disetorkan juga mampu meningkatkan peluang approval KPR kita, karena uang muka yang tinggi berarti nilai pinjaman yang rendah dan (dengan masa pinjam yang sama) cicilan yang rendah.

Cara Menghitung Nilai Cicilan Per Bulan KPR BTN Syariah

Seperti telah dibahas sedikit pada tulisan sebelumnya soal syarat KPR BTN Syariah, kita diwajibkan menyertakan slip bukti penghasilan untuk lebih meyakinkan pihak bank. Untuk menerka apakah aplikasi KPR kita disetujui atau tidak, bisa menggunakan formula : total cicilan per bulan <= 40% dari penghasilan per bulan (jika suami dan istri keduanya bekerja, maka penghasilan akan digabung). Contoh, gaji  Bapak Jono adalah sebesar Rp 20 juta per bulan. Istrinya, Ibu Jono, juga bekerja dengan penghasilan Rp 8 juta per bulan. Total penghasilan adalah Rp 28 juta per bulan, ingin mengambil KPR rumah dengan nilai Rp 1 milyar. DP yang disiapkan adalah sebesar Rp 300 juta (30% dari harga rumah). Nilai pinjaman = Rp 700 juta. Pak Jono menginginkan jangka waktu pembayaran selama 10 tahun, maka margin dari Bank BTN Syariah diasumsikan 9% p.a.

Total pinjaman = pokok + margin = Rp 700 juta + (Rp 700 juta x 9% 10 tahun) = Rp 1.330.000.000

Cicilan per bulan = total pinjaman / jangka waktu dalam bulan = 1.330.000.000 / 120 bulan = Rp 11.083.333 per bulan

Memang, nilai cicilan per bulan Pak Jono masih lebih kecil dari 40% penghasilan gabungan suami dan istri (lebih tepatnya 39.5%). Tapi Pak Jono memiliki cicilan mobil yang masih berjalan senilai Rp 2,5 juta per bulan. Bisa kita katakan, peluang aplikasi KPR Pak Jono sebenarnya tidak terlalu besar. Biasanya Bank akan menyarankan untuk : a) mencari rumah yang nilainya lebih kecil; b) mengubah jangka waktu pembiayaan menjadi 15 tahun; atau c) mengubah uang muka menjadi lebih besar (agar nilai pinjaman menjadi lebih kecil).

Biaya-biaya KPR di Bank BTN Syariah

Biaya sebelum akad KPR berlangsung yang perlu dibayarkan ke pihak bank dapat dilihat dari screenshot berikut, dinamakan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP-3). Biaya ini timbul ketika proses KPR kita telah disetujui oleh pihak Bank BTN Syariah. Apa yang menentukan besaran biaya pra realisasi pada masing-masing komponen?

Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan KPR BTN Syariah

Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan

Biaya Administrasi

Nilainya sudah fix 1 (satu) persen dari total pinjaman/pembiayaan. Dalam kasus di atas = 0.01 * Rp 80 juta = Rp 800ribu.

Biaya Notaris / SKMHT

SKMHT atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah (sesuai namanya, “Surat Kuasa”) akan menguasakan beban hak tanggungan  dari pemilik tanah asli kepada pihak bank. Ini biasanya dikarenakan proses pengurusan tanah/balik nama/pecah sertifikat yang belum selesai di BPN. Sehingga, ketika proses selesai, pihak pemilik tanah/penjual rumah tidak perlu lagi menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), cukup antara bank dengan debitur (nasabah KPR).

Biaya APHT / SHT

Jika SKMHT adalah “lampiran”-nya, maka Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalah master dokumennya. Dokumen ini mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan (tanah+rumah). Sertifikat Hak Tanah atau SHT adalah dokumen yang diterbitkan oleh BPN, sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan.

Asuransi Kebakaran dan Asuransi Jiwa

Nilainya bergantung dari banyak hal, antara lain jangka waktu pembiayaan, plafon, dan usia nasabah KPR. Asuransi kebakaran menjamin hingga Rp 50 juta bila terjadi kebakaran, dan asuransi jiwa akan melunasi seluruh sisa hutang bila nasabah KPR meninggal dunia.

Appraisal

Biasanya akan ada survey dari bank, yang melihat kondisi fisik rumah, beserta luas tanah, dll, sehingga dari situ kelihatan apakah benar nilai rumah sesuai dengan harga jualnya? Bila total pinjaman lebih besar selisihnya daripada nilai intrinsik rumah, biasanya proses KPR akan tersendat. Sederhananya, semakin rendah kualitas rumah, maka seharusnya harga dan nilai pinjamannya akan semakin kecil. Ingat, bank tidak akan mau rugi. Biaya Appraisal ini saya pahami sebagai “uang lelah” saja untuk surveyor, oleh karena itu oleh developer / penjual rumah, “orang survey” ini akan diberi lebih dari yang seharusnya. Supaya apa? Ya supaya nanti orang survey bisa bilang, “Oh dari lokasi, kualitas bangunan, dll, rumah ini layak dihargai sesuai harga jual”

SSB BPHTB

Surat Setoran Bea Biaya Perolehan Hak Tanah Bangunan adalah pungutan atau pajak yang dikenakan pemerintah pada setiap transaksi properti, termasuk hibah, waris, dan sebagainya. Pada penjual dikenakan PPh, dan pada pembeli dikenakan BPHTB. Cara perhitungannya adalah dari nilai objek pajak, misal luas tanah = 70 meter persegi, luas bangunan = 36 meter persegi. Jika nilai jual objek pajak atas tanah = Rp 1 juta / m2, dan NJOP bangunan = Rp 1,5 juta / m2, maka kita bisa totalkan nilai NJOP = Rp 124 juta. Nilai ini akan dikurangi dengan NPOP TKP (NPOP Tidak Kena Pajak). Nilai NPOP TKP ini berbeda-beda antara daerah, kita misalkan saja di Tangerang NPOP TKP = Rp 60 juta. Maka yang kena pajak = Rp 124 juta ditambah 30 persen dikurang Rp 60 juta = Rp 101.200.000. Nilai ini dikali 5%, didapat Rp 5.060.000. Ribet? Selamat datang di Indonesa, Bung.

Biaya AJB (Akta Jual Beli)

Biaya untuk Akta Jual Beli ini murni dimakan notaris PPAT, sehingga nilainya lebih ke suka-suka mereka. Walau pada peraturan Menteri Agraria No 10 tahun 1961, biaya AJB harusnya berkisar 0.5% dari total transaksi, biaya AJB bisa mencapai 1% dari nilai transaksi.

Pemecahan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

SPPT ini berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, dan nilainya akan berubah dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya, kita bisa bertanya pada pengembang atau bank.

Trivia Soal KPR

Kalau mau hunting rumah-rumah hasil sitaan bank, biasanya karena kasus sertifikat bermasalah atau karena gagal bayar dan over kredit pun nggak ada yang mau ngambil. Biasanya harga rumah ini murah (ya namanya juga bermasalah), dan sering kali kita harus berhadapan dan ribut dengan pemilik sebelumnya.

Di tulisan berikutnya kita akan mempelajari pasal-pasal pada akad kredit KPR BTN Syariah.

Syarat KPR BTN Syariah (Seri 1)

Syarat KPR BTN Syariah mirip dengan pengajuan KPR di Bank Syariah lainnya. Prosesnya pun relatif panjang, mulai dari kelengkapan berkas, proses wawancara hingga survey lokasi rumah. Mari kita bahas satu per satu.

Tentang KPR BTN Platinum iB

Produk KPR di BTN Syariah pembiayaannya ada berbagai macam. Salah satunya adalah KPR BTN Platinum iB. KPR BTN Platinum iB adalah produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun, atau apartemen bagi nasabah perorangan dengan akad murabahah atau jual beli. Banyak sekali bank yang tidak lagi menalangi pembiayaan, dalam artian rumahnya belum berdiri tapi bank sudah bayar dulu ke developer. Ingat bahwa Bank bukan lembaga sosial dan harus ada untung. Jangan sampai bermunculan developer yang modal dengkul saja, membangun rumah dari uang nasabah dan uang bank.

syarat kpr btn syariah

Keuntungan KPR BTN iB

Seperti bank syariah lain, cicilan dari pengembalian pinjaman akan terus tetap nilainya hingga akhir jangka waktu pembiayaan. Kalau sebulan sudah dipatok 1 juta, berarti kita akan mengangsur senilai 1 juta per bulan hingga masa angsuran berakhir. Kata lainnya, cicilan akan terus flat. Masa angsuran juga panjang, berkisar antara 5 hingga 15 tahun. Selain itu, tidak ada penalti (sebagaimana penalti pada bank konvensional) jika nasabah ingin melakukan pelunasan dipercepat (muqashah).

Formulir Permohonan KPR BTN Syariah

Sebelumnya nasabah harus mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak bank BTN Syariah. Formulir ini tidak rumit, meliputi profil diri, detail pekerjaan, penghasilan per bulan, hingga kondisi rumah yang hendak dibeli (baru/second). Semua mesti diisi dengan lengkap dan jangan coba-coba untuk mengelabui pihak bank. Nanti akan ada wawancara singkat menjelang aplikasi kita disetujui

Fotocopy Identitas Diri

Bentuknya bisa berupa KTP, KK, atau akta nikah bagi yang telah berkeluarga.

Slip Gaji atau Keterangan Penghasilan

Slip gaji yang diminta adalah slip gaji bulan terakhir sebelum permohonan. Jangan pernah sekali-kali hendak menipu pihak bank dengan memberikan data palsu seputar penghasilan kita, karena orang bank itu semuanya pintar-pintar. Semua transaksi yang melibatkan lembaga keuangan, akan tercatat melalui BI checking (ini termasuk bila kita memiliki hutang kartu kredit).

Surat Keterangan Pegawai Tetap

Jika tidak ada, kita bisa minta dibuatkan oleh bagian HR. Contohnya kira-kira seperti ini.

surat pengangkatan karyawan tetap

Fotocopy Buku Tabungan

Transaksi dan informasi saldo untuk 3 bulan terakhir, tabungan tempat kita memperoleh penghasilan utama. Buku tabungan seperti apa yang kira-kira mendukung proses pengajuan KPR? Misal, jika kita termasuk karyawan tetap, maka akan diperiksa transaksi setiap akhir bulan, apakah jumlahnya memang benar sama dengan slip gaji yang dilaporkan ke bank? Berapa jumlah saldonya? Ini guna menjawab pertanyaan “apakah nasabah bersangkutan bisa membayar tagihan / cicilan KPR dengan aman hingga jangka waktu 10/15 tahun”.

Wawancara setelah penyerahan Syarat KPR BTN Syariah

Kita biasanya akan dipanggil oleh pihak bank untuk menandatangani beberapa berkas, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan singkat dari petugas bank. Kalau kita join income (suami + istri) maka istri juga harus ikut hadir saat wawancara. Istri ada 4? Ya bawa semua :D. Secara garis besar, pertanyaan saat wawancara KPR kurang lebih sama dengan formulir yang kita sudah isi, meliputi :

  1. Penghasilan per bulan (bila ada penghasilan lainnya selain dari pekerjaan utama, sebutkan pula), dan rata-rata pengeluaran per bulan (kira-kira saja, jangan berlebihan).
  2. Cicilan/hutang di lembaga keuangan lain, seperti cicilan motor/mobil, atau tanah/properti.
  3. Jumlah kartu kredit yang dimiliki, dari bank mana saja, termasuk limit masing-masing kartu kredit dan apakah pernah ada tunggakan.
  4. Uang muka yang sudah diserahkan ke developer, berapa persen dari harga jual rumah, termasuk lokasi dan kondisi fisik rumah saat ini.
  5. Status pekerjaan saat ini. Bank ingin mengetahui apakah kita termasuk orang yang bakal susah bayar cicilan atau tidak.
  6. Jika termasuk single, biasanya ditanya apakah memiliki rencana menikah dalam waktu dekat. Mungkin pihak bank ingin mengetahui pengeluaran besar lain yang kita rencanakan dalam kurun waktu 6-12 bulan ke depan.

Tentang teknis dan detail biaya-biaya yang muncul saat akad kredit, insya Allah akan saya bahas dalam tulisan yang berbeda.

 

Menaikkan Limit Kartu Kredit

Untuk menaikkan limit kartu kredit Anda, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut meliputi syarat pengajuan kenaikan limit kartu kredit, dan trik hingga pengajuan kenaikan limit kartu kredit disetujui. Karena saya hanya pernah mengajukan kenaikan limit kartu kredit di 4 bank, yakni BNI, Mandiri, CIMB Niaga, dan UOB, maka saya tidak yakin apakah cara berikut ini juga berpengaruh diterapkan di bank lainnya. Apalagi bank-bank ternama yang bisa dengan mudah jual mahal, contohnya BCA. Jadi, artikel ini lebih ke pengalaman pribadi sahaja.

menaikkan limit kartu kredit

Menaikkan Limit kartu kredit Mandiri

Kartu kredit Mandiri adalah kartu kredit pertama saya yang limitnya paling kecil. Kartu kredit ini saya khususkan untuk pembayaran online via Paypal, jadi total transaksi per bulan tidak terlalu besar, berkisar Rp 100 ribu – Rp 1 juta saja per bulan. Untuk mengajukan kenaikan credit card limit Mandiri, Anda tinggal mengisi formulir secara online di https://www.mandirikartukredit.com/pengkiniandata, atau email langsung ke pengkiniandatacard@bankmandiri.co.id.

Namun cara di atas memang agak lama. Cara lain adalah datang langsung ke kantor cabang bank mandiri terdekat. Jangan lupa bawa slip gaji, identitas diri, dan tak lupa kartu kredit Anda. Ketika itu saya sudah memakai kartu kredit Mandiri selama lebih dari 2 tahun. Limit saya naik dari Rp 3 juta ke Rp 6 juta. Proses pengajuan diakhiri dengan nominal pagu kredit atau credit limit yang berubah di billing statement.

Menaikkan Limit Kartu Kredit BNI

Simak cerita proses pengajuan kartu kredit BNI di tulisan Pengalaman Membuat Kartu Kredit. Karena termasuk kartu yang jarang sekali saya pakai, kartu kredit BNI (Silver) saya hendak saya tutup, tepat setelah 1 tahun tidak ada transaksi berarti. Namun, limit saya ternyata sudah dinaikkan hingga Rp 10,5 juta, dari Rp 4 juta. Tak ada angin tak ada hujan, semua terjadi begitu saja.

Seminggu lalu, saya mencoba untuk mengajukan kenaikan limit lagi. Kali ini tak tanggung-tanggung, langsung ke Rp 25 juta! Langkahnya, Anda tinggal mengirim email ke pengkiniandata@bni.co.id. Lampirkan berkas seperti KTP, slip gaji terakhir, NPWP, dan scan kartu kredit. Tak lama, petugas bank akan menelpon dan menanyakan data-data diri yang lain. “Pak, kemungkinan kartu Bapak akan diganti ke tipe Gold, karena tipe Silver limitnya hanya Rp 7 juta maksimal,” jelas petugas bank. Hla, padahal limit saya saat ini sudah Rp 10 juta setengah??

Selang 3 hari, ada SMS dari BNI. “Yth Bapak/Ibu, mohon maaf…” Kalau begitu, kalimat selanjutnya nggak usah dibaca lagi lah ya… Hahaha.

Menaikkan Limit Kartu Kredit CIMB Niaga

Untuk kartu kredit CIMB Niaga Mastercard, prosesnya juga relatif mudah. Kartu kredit CIMB Niaga ini jadi begitu saja, tanpa saya harus menyertakan slip gaji, surat keterangan pegawai tetap, dll. Kartu ini bebas iuran tahunan seumur hidup, seperti promonya yang tertera di website CIMB Niaga, asalkan kita memilih untuk menggunakan Mastercard. Jika pilih VISA, gratis annual fee hanya selama 2 tahun pertama.

Kartu ini saya pakai tidak lebih dari 1 tahun. Maret kartu jadi, saya apply naik limit November. Jadi hanya 8 bulan. Toh, bisa-bisa saja limit saya naik menjadi Rp 10 juta. Beberapa hari lalu saya coba mengajukan kenaikan limit, namun ditolak via email karena pengajuan kenaikan limit terakhir masih 6 bulan lalu, sehingga harus menunggu 6 bulan ke depan.

Menaikkan Limit Kartu Kredit UOB Platinum (One Card)

Kartu kredit UOB ini sebetulnya kartu kredit aneh. Tipe platinum tapi limit awalnya hanya Rp 7 juta. Platinum macam apa ini? Sepertinya produk sampah. Akhirnya saya coba untuk menaikkan limitnya via phone banking ke nomor 14008. “Tidak bisa Pak, karena penggunaan kartu belum satu tahun,” jawab seseorang di seberang telepon. “Untuk annual fee, memang benar free namun tagihannya akan keluar di bulan Februari tahun depan,” lanjutnya. Penjelasan yang jauh berbeda dengan apa yang dikatakan sales kartu kreditnya. Kartu kredit ini sebenarnya hendak saya tutup. Namun ada teman yang butuh menggunakan kartu kredit untuk transaksi online. Akhirnya saya pinjamkan saja. Tinggal ganti nomor PIN (untunglah gesek CC sekarang pake PIN, bukan tanda tangan), dan ubah nomor handphone ke nomor teman saya.

Tips Menaikkan Limit Credit Card

Beberapa trik agar aplikasi kenaikan limit Anda disetujui berikut mungkin bisa berhasil

  1. Gunakan terus kartu kredit Anda, minimal 60% dari limit
  2. Selalu bayar tagihan tepat waktu dan full payment
  3. Minimal penggunaan 1 tahun.
  4. Sok jual mahal dan ancam akan menutup kartu. Toh penyedia layanan kartu kredit bukan cuma satu.
  5. Teman saya bilang, “Pake gesek tunai senilai limit, 3 bulan berturut-turut. Bayar ontime dan full. Di bulan ke-4, minta naik limit. Pasti approved!” Dia memiliki 10 kartu kredit dan total pagu kredit senilai Rp 600 juta-an. Yah.. Begitulah..

Demikian, selamat naik limit. Tetaplah bijak menggunakan kartu kredit Anda.

Model Bisnis Advertising

Dalam salah satu adegan di film The Social Network, digambarkan bahwa model bisnis dengan menggaet pemasang iklan (advertising) adalah model bisnis yang tak sepenuhnya disetujui oleh Mark Zuckerberg. Ketika Mark membawa ide tentang TheFacebook.com (domain awal Facebook ketika itu) pada Sean Parker, pendiri Napster (yang pada akhirnya ditutup karena tersandung masalah legalitas), Sean juga sependapat. Namun, Eduardo Saverin, CFO Facebook pada saat itu, tetap berusaha untuk menggaet pengiklan.

empty billboard

Ada apa dengan model bisnis advertising?

Menurut saya, model bisnis seperti ini berpotensi merusak “kenikmatan” user dalam menikmati konten. Pop ups are not cool. Sidebar ads are not cool. Bahkan ketika user Facebook sudah puluhan ribu pun, Mark tetap bersikeras untuk tidak memasang iklan. Bahkan pihak yang mengaku menyediakan “contextual ads” sekelas Google pun masih sering salah mengartikan konten dengan iklan yang muncul. Misal, ketika saya menulis tentang asuransi secara negatif, maka yang muncul adalah iklan asuransi. Ketika saya menulis tentang saham dan stock market, mengapa yang muncul iklan trading (padahal saya anti terhadap analisa teknikal)?

Google gagal mengartikan maksud dari konten. Dengan demikian, ia gagal menghadirkan iklan yang relevan dengan apa yang menjadi keinginan saya, ditambah lagi kepuasan user menjadi berkurang karena page load website yang lebih lama atau produk yang ditawarkan memang tidak mereka butuhkan.

Saya jadi ingat salah satu quote juragan pabrik tempat saya bekerja

Kalau kita pasang iklan, saya loncat dari lantai 7!

Mengapa harus menggunakan model bisnis advertising?

Model bisnis advertising adalah model bisnis paling mudah, jika kita hanya berbicara tentang media online. Dan memang benar, model bisnis ini adalah model bisnis sejuta umat yang dipakai hampir oleh setiap situs berita atau situs-situs dengan traffic yang tinggi. Bagaimana dengan website ini? Terus terang saya tidak (atau lebih tepatnya belum) berniat untuk meraih pendapatan utama dari sini. Dari Google, saya hanya mendapat sedikit lebih besar dari biaya yang saya keluarkan untuk pembuatan website ini. Domain, hosting, dan sedikit waktu. Tidak lebih. Saya ingin fokus pada barang jualan saya yang lain. Lapak saya bukan di sini.

Alternatif model bisnis advertising

Sebetulnya ada banyak sekali alternatifnya. Misalnya saja premium content atau e-book yang berisi insight. Tapi apa iya orang-orang yang setiap hari baca Detik, akan rela membayar $ 0.99 sebulan untuk membaca berita? Kayak nggak ada situs berita lain aja. Orang akan cenderung menikmati sesuatu yang gratis, walaupun mereka sebenarnya harus mengotori penglihatan dengan tumpukan iklan, pedagang obat kuat, animasi flash, dan semacamnya.

Atau mereka bisa menginstall Adblok.

Dalam dunia marketplace di mobile apps, kita disuguhi In-App Purchase. Ini adalah model bisnis lain yang mengusung tema razor and blade business model. Beri pisau cukurnya dengan gratis, namun kalau mau ganti silet ya mesti beli dari kami. “Aplikasi kami gratis, tapi kalau mau bebas iklan bayar aja $ 0.99 nanti kami nggak kirim iklan Clash of Clans lagi. Oh ya, kalau mau bisa loh naikin level pake item, tapi beli lagi ya”.

Atau mau pake model bisnis “jual data personal user”?